Rabu, 08 April 2015

OpiNi HuKum

KPK VS "Polri" Jilid II: Antara Kepentingan dan Supremasi Hukum


Masih segar dalam ingatan kita, Jum’at 23 April 2015 berita penangkapan salah satu komisioner KPK menjadi headline di seluruh media cetak maupun elektronik. Penangkapan Bambang Widjayanto (BW) yang secara tiba-tiba tersebut sangat mengejutkan banyak pihak. Terutama bagi masyarakat anti korupsi dan unsur KPK itu sendiri. Mengapa tidak, banyak orang yang mengaitkan hal tersebut dengan  penetapan tersangka calon Kapolri tunggal yaitu Budi Gunawan (BG). Kira-kira 2 atau seminggu sebelum penangkapan BW tepatnya pada tanggal 13 Januari 2015, komisioner KPK mengumumkan perihal penetapan tersangka kepada calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh presiden. Baca Selengkapnya...

Ormas, KriminaliTas, dan PenegaKan HuKum: RefleKsi atas Absennya Peran DI Negara

Sudah hampir 2 bulan, sejak tanggal 27 Oktober 2013 kasus penyerangan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) terhadap 5 orang peserta acara pelatihan kewirausahaan yang diadakan di Padepokan Santi Dharma, Godean, Sleman, DIY.
Awalnya acara tersebut akan diadakan selama 2 hari berturut-turut mulai tanggal 27-28 Oktober 2013 yang akan dihadiri kurang lebihn 20 orang peserta dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan DIY, namun acara tersebut harus dihentikan karena dihadang oleh mereka yang mengatasnamakan dirinya FAKI. Dialog antara Panitia dan salah seorang Petinggi FAKI yang juga dihadiri oleh oknum kepolisian serta aparatur desa setempat tidak cukup memahamkan mereka tentang agenda pertemuan yang akan dilaksanakan, bahkan pihak panitia telah mempersilahkan mereka untuk mengikuti rangkaian acara sebagai bukti bahwa bahwa pertemuan tersebut hanya pelatihan wirausaha. Namun tawaran tersebut pun ditolak dengan nada yang keras. Baca Selengkapnya...


INDEPENDENSI, AROGANSI DAN KORUPSI DI TUBUH MAHKAMAH KONSTITUSI

Salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non dalam sebuah negara yang
berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan
berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum
dan keadilan. Hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan memiliki kewenangan yang independen dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Namun, kewenangan yang bebas tanpa adanya pengawasan yang ketat dan obyektif  justru akan menimbulkan kesewenang-wenangan.

Power tends to corrupt, inilah ungkapan yang tepat diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan absolute dalam menguji materi Undang-Undang dan mengadili sengketa pilkada justru menjadi senjata makan tuan. Peristiwa memalukan yang melibatkan pucuk pimpinan MK dalam transaksi politik menambah daftar hitam dunia peradilan Indonesia dan membuktikan bahwa MK tidak dapat berdiri sendiri melainkan perlu mendapatkan pengawasan sebagai upaya untuk menegakkan kembali keluhuran dan kehormatan prilaku hakim MK yang benar-benar merdeka. Baca selengkapnya...

Senin, 06 April 2015

DownLoad Album God Bless-Zakia (1979)

Pada tahun 1979, Achmad Albar sempat mengecewakan sebagian penggemarnya ketika merilis album dangdut berjudul Zakia atas prakarsa wartawan majalah musik Junior, Masheri Mansyur. Album “Zakia” ini ternyata meledak di pasaran, tidak hanya di Indonesia, namun sampai ke Malaysia.




Track List:
1. Gadis Idaman
2. Gadis Melayu
3. Laguku
4. Mengapa Harus terjadi
5. Raja Kumbang
6. Zaskia (Disco Remix)
7. Zaskia

 DOWNLOAD, File Size: 26.05 Mb

Kamis, 02 April 2015

Antropologi Hukum Indonesia: Prof. H. Hilman Hadikusuma


Secara singkat Antropologi hukum adalah suatu bidang khusus atau suatu spesialisasi dari Antropologi budaya, yang menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu pengetahuan mengandung tiga hal, yaitu adanya ‘objek’, ‘metode’ dan ‘sistem’, yang satu dan lain berkait-kait. Objek yang dimaksud ialah adanya ‘masalah tertentu’ yang dibahas, dengan metode. Metode adalah suatu cara kerja ilmiah untuk dapat memahami masalah yang dijadikan objek sehingga apa yang diketahui itu benar (objektif). Sistem adalah suatu uraian yang unsur-unsurnya saling bertautan dengan satu dan lain (sistematik) sehingga merupakan kesatuan dan kebulatan pengertian. Ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang dapat diuji kebenarannya, atau dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

KPK VS "Polri" Jilid II: Antara Kepentingan dan Supremasi Hukum

Masih segar dalam ingatan kita, Jum’at 23 April 2015 berita penangkapan salah satu komisioner KPK menjadi headline di seluruh media cetak maupun elektronik. Penangkapan Bambang Widjayanto (BW) yang secara tiba-tiba tersebut sangat mengejutkan banyak pihak. Terutama bagi masyarakat anti korupsi dan unsur KPK itu sendiri. Mengapa tidak, banyak orang yang mengaitkan hal tersebut dengan  penetapan tersangka calon Kapolri tunggal yaitu Budi Gunawan (BG). Kira-kira 2 atau seminggu sebelum penangkapan BW tepatnya pada tanggal 13 Januari 2015, komisioner KPK mengumumkan perihal penetapan tersangka kepada calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh presiden. 

Mengejutkan sekali, masyarakat bahkan presiden heran akan hal tersebut. Akhirnya, banyak warga masyarakat khususnya para pegiat anti korupsi yang  menyarankan agar presiden tidak mengangkat BG sebagai Kapolri. Banyak pertanyaan yang muncul mengapa KPK baru menetapkan BG sebagai tersangka ketika dirinya dicalonkan menjadi Kapolri. betul atau tidak itulah percikan awal yang membuat “marah” institusi kepolisian, hingga akhirnya melakukan ("upaya balas dendam") penangkapan terhadap BW  oleh BARESKRIM POLRI saat mengantar anaknya berangkat ke sekolah. 

Pihak Polri menyatakan penangkapan BW terkait perannya menyuruh atau menghadirkan saksi palsu dipersidangan perkara pada Pemilukada Kotawaringin Barat pada tahun 2005 lalu. Saat itu BW merupakan kuasa hukum pelapor yaitu Bupati Kotawaringin Barat saat ini. Tidak hanya itu, Polisi menyatakan telah memiliki 3 alat bukti untuk mengungkap perkara tersebut. Inilah yang menimbulkan masyarakat (terutama anti korupsi ) marah. Mereka menganggap hal itu merupakan kriminalisasi terhadap KPK. Banyak Aktivis maupun LSM yang menolak penangkapan tersebut. Mereka menganggap banyak kejanggalan terhadap kasus ini. Salah satunya yaitu mengapa saat ini kasus perkara tersebut diungkit kembali, padahal perkara tersebut berlangsung pada tahun 2005 lalu. Memang secara logika hal tersebut benar, namun kepolisian menyampaikan laporan terkait perkara tesebut baru dilaporkan pada tanggal 15 Januari 2015. 

Sejak jum’at pagi hingga sabtu dinihari para aktivis, LSM, maupun pendukung lainnya datang ke gedung KPK. Gerakan #SaveKPK menjadi trending topik di beberapa media sosial. Gerakan tersebut dibentuk oleh masyarakat anti korupsi yang menginginkan agar kepolisian membebaskan BW. Mereka mendesak presiden untuk menyelamatkan KPK dari para koruptor yang ingin melemahkan KPK. Presiden pun segera menanggapi permasalahan tersebut, Beliau memanggil pimpinan KPK maupun pimpinan Kepolisian untuk memberikan penjelasan akan hal tersebut. Sore harinya beliau menyampaikan sikap yang diambilnya sebagai seorang presiden. Namun, banyak warga yang kecewa terhadap pernyataan tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa pernyataan tersebut hanya normatif tidak bisa membuat suasana kondusif antar dua lembaga tersebut.

(Apa) Esensi dibalik Kisruh Polri Vs KPK?

Semua orang tahu bahwa pimpinan Polri maupun KPK dibentuk di atas dasar kepentingan politik tertentu. Sebuah kepentingan untuk lebih memperkuat legitimasi status quo penguasa negeri ini. Dan struktur penting pimpinan tinggi Polri adalah Kapolri, Wakapolri dan Kabareskrim. Dulu Polri dibawah pimpinan Sutarman CS yang berafiliasi dengan Cikeas SBY. Sekarang Budi Gunawan, Badrodin Haiti, dan Budi Waseso (BW) dekat dengan Megawati di balik Jokowi. Tinggal menunggu fit and property, Badrodin Haiti (BH) akan menggantikan BG yang batal dilantik.

Menurut info dari penasehat hukum BG, pilihan BH atas usulan BG. Sementara BW masih diharapkan tetap dalam posisi sebagai Kabareskrim. Meski menyisakan persoalan dugaan BH sebagai pemilik rekening gendut sebagaimana yang dialamatkan sama pada BG. Namun kuatnya mempertahankan kelompoknya BG sebagai pimpinan Polri yang dulu menjadi ajudan Megawati ini disinyalir sebagai upaya untuk menutupi kasus terungkapnya SKL BLBI. Yang sebagian pengamat menyebut sebagai bentuk kompensasi politik atas jadinya Jokowi sebagai RI 1. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa indikasi diantaranya kesan dikte atas kebijakan BBM oleh Sofyan Wanandi atas Jokowi. Sebagaimana diungkap oleh Kwik Kian Gie dalam acara ILC TV One beberapa waktu yang lampau. Menunjukkan bahwa para taipan konglomerat tersangkut SKL BLBI di belakang Jokowi yang sukses mengantarkannya memiliki kepentingan besar. Hal ini bisa dilihat dari seberapa besar keseriusan pemerintah mengungkap kasus SKL BLBI pada akhirnya. Terungkap atau tidaknya akan sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi di antara lembaga penegakkan hukum yang ada. Kejaksaan, Polri dan KPK. Dalam logika status quo, kendali atas Polri dan KPK sebagai pilar pokok penegakkan hukum di negeri thogut ini akan sangat menentukan seberapa optimal terungkapnya kasus hukum yang menjadi sasaran. Dan sebaliknya seberapa rapi terbungkus atau teredamnya kasus hukum yang sengaja dibungkam atas dasar kepentingan politik penguasa. Aroma politik kekawatiran terungkapnya kasus SKL BLBI itu nampaknya juga ditunjukkan oleh begitu penting dan perlunya pergantian komisioner KPK terutama jajaran pimpinan KPK. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa masuknya AS menjadi pimpinan KPK atas usulan Demokrat. Sedang BW atas usulan Golkar. Hal itu terungkap dari penggalan dialog antara Karni Ilyas dengan Ruhut Sitompul pada acara ILC 3 Februari 2015 berjudul Sudden Death KPK versus Polri. Meski independensi komisioner atau pimpinan KPK terus diupayakan dibangun tetapi sulit rasanya dipisahkan adanya kepentingan politik tertentu terhadap formasi pimpinan atau komisioner KPK. Disinilah urgensi sebenarnya bagaimana idealisme mewujudkan KPK sebagai badan negara penegak hukum tipikor yang jauh dari kesan tebang pilih. Meski selalu dengan alasan klasik bahwa kinerja penanganan hukumnya mengikuti prosedur terutama seberapa ketersediaan alat bukti yang ada. Sebagian pengamat menyebut ada 3 alasan di balik konflik bebuyutan KPK versus Polri. Pertama, lahirnya UU KPK adalah bentuk kritik atas kinerja penegakkan hukum 2 lembaga hukum yang ada sebelumnya. Polri dan Kejaksaan. Ini jelas-jelas merupakan serangan psikologis politis terhadap Polri. Kedua, opini publik membentuk semakin positipnya citra KPK. Sebaliknya masih sulitnya membangun citra positip Polri. Ditambah dengan kenyataan bahwa banyaknya capaian prestasi penanganan tindak tipikor yang berhasil diungkap oleh KPK. Ketiga, gaji yang diperoleh oleh pimpinan atau komisioner KPK jauh lebih tinggi daripada pimpinan Polri sebagai lembaga yang sama-sama menjadi penegak hukum. Jika dicermati, bukan 3 alasan atau alasan lain menyeruak ke permukaan, sebenarnya yang memicu terjadinya KPK versus Polri. Tetapi nampaknya ada kepentingan besar bagaimana mengendalikan kedua lembaga penting negara itu untuk memenuhi political of interest penguasa beserta para kapitalis yang memback upnya.

Apa arti sesungguhnya semuanya ini, Adalah sebuah proses perjalanan panjang penuh dengan skenario politik. Dengan mengelola sebuah konflik KPK versus Polri untuk mengendalikan kedua badan penegakkan hukum negara ini. Menggunakan cara menentukan formasi pimpinan tinggi kedua lembaga ini sesuai dengan kepentingan politik penguasa melalui bargaining of power atau kompromi politik. Dimana hampir semua elit politik maupun elit penguasa negeri ini memiliki dugaan skandal kasus hukum masing-masing yang berpotensi digunakan sebagai kartu turf untuk menjatuhkan lawan politiknya. Semua Tinggal menunggu momentum yang tepat,

* Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Jurusan Hukum Pidana pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Staff Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

Rabu, 01 April 2015

DownLoad ALbum SlanK - Slow But Sure (2007)

Slank adalah sebuah grup musik di Indonesia. Dibentuk oleh Bimbim pada 26 Desember 1983 karena bosan bermain musik menjadi cover band dan punya keinginan yang kuat untuk mencipta lagu sendiri. Dan berhasil menjadi salah satu musisi bersejarah dan dikenang serta berpengaruh sepanjang masa di Indonesia. Selain itu Slank juga menyandang predikat Indonesia's Highest-Paid Music Star (bintang musik berbayaran termahal) pada tahun 2008 dan 2009 dengan honor Rp 500 Juta per shownya. Dibawah ini saya share album Slank, Silahkan dinikmati. Untuk album lainnya akan segera menyusul.

1. Biar Happy
2. Balik Telapk Tangan
3. Lagu
4. Lilo-Slank Jmz
5. (Mumpung) lagi Gampang
6. Kampungan
7. Anyer 10 Maret
8. Bali Bagus
9. Balikin
10. Bang Bang Tut
11. Bimbim Jangan Menangis
12. Break Jmz
13. Cinta Jmz
14. Eng Teng Blues
15. Foto Dalam Dompet
16. Full Moon Blues
17. Generasi Biroe
18. Intros Jmz
19. Kalau Kau Ingin Jadi Pacarku
20. Kamu Harus Pulang
21. Kirim Aku Bunga
22. Kosong sama Kosong
23. Lapindo Jmz
24. Lorong Hitam
25. Maafkan
26. Mawar Merah
28. Me & Renny Jmz
29. Memang
30. P155
31. Percuma
32. Pulau Biru
33. Punk Java
34. Sejak Kau Benci Jmz
35. S'lalu Begitu Jmz
36. Slow But Sure
37. Suit-Suit Hehehe.. Gadis Sexy
38. Terlalu Manis (jualan)
39. Terlalu Manis (suka-suka)
40. Terserah

Download Album Shaggy Dog- Kembali Berdansa (2006)

Shaggydog adalah sebuah band yang terbentuk pada Tanggal 1 Juni 1997 di Sayidan, sebuah kampung yang terletak di pinggir sungai di tengah kota Jogjakarta.


1. Berteman Angin
2. Bungaku
3. Cobalah Mengerti
4. Date
5. Hey Cantik
6. Jalan-Jalan
7. Kembali Berdansa
8. Lagu Rindu
9. Pesta
10. Kecoa
11. Di Sayidan
12. Special Buat Kamu


DOWNLOAD: Size 45.35 Mb

Selasa, 31 Maret 2015

DownLoad Album God Bless-Syair Kehidupan (1980

God Bless adalah grup musik rock yang telah menjadi legenda di Indonesia. Dasawarsa 1970-an bisa dianggap sebagai tahun-tahun kejayaan mereka. Salah satu bukti nama besar mereka adalah sewaktu God Bless dipilih sebagai pembuka konser grup musik rock legendaris dunia, Deep Purple di Jakarta (1975).



1. Syair Kehidupan
2. Ku gapai Cintamu
3. Yang Hilang
4. Harapan Bunda
5. Langkah Pengembara
6. Kemana Suka Duka
7. Kepada Perang
8. Prahara
9. Don Juan

DOWNLOAD, File Size: 35.07 Mb